Banyak PTS di Ujung Tanduk

TAHUN 2007, lima perguruan tinggi swasta (PTS) di Jawa Barat dan Banten mengajukan penutupan program studi (prodi). Tahun 2007, 17 PTS sudah tidak sanggup lagi melanjutkan keberlangsungan program studi yang dimilikinya.Universitas Al-Ghifari mengusulkan penutupan untuk prodi S-1 Matematika, S-1 Biologi, S-1 Statistik, dan S-1 Kimia. Di Bogor, Akademi Manajemen Kesatuan Bogor meminta penutupan untuk prodi D-3 Manajemen Produksi. Sementara, Universitas President mengusulkan S-1 Teknik Kimia dan S-1 Psikologi ditutup. Usulan penutupan itu, menurut Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis) wilayah IV Jawa Barat dan Banten, Rochim Suratman, karena perguruan bersangkutan minim peminat. Kalaupun ada, jumlahnya di bawah angka 50 orang per prodi. Tahun ini, dari 470 PTS yang terdapat di Jawa Barat dan Banten, hampir 34% lebih dinyatakan kolaps.

Pembina Yayasan Al-Ghifari, Sali Iskandar, mengatakan, usulan penutupan terhadap 4 prodi di perguruan Al-Ghifari sudah sejak 2 tahun lalu. Pasalnya, jumlah peminat yang masuk di prodi matematika, statistik, biologi, dan kimia sangat kecil. Misalnya, untuk prodi S-1 Matematika cuma ada 15 orang pada tahun pertama penerimaan. Angka itu tidak seimbang dengan beban operasional yang mesti dikeluarkan pengelola.

Perguruan tinggi yang menutup prodi bisa jadi karena kalah bersaing. “Kue” yang diperebutkan secara nasional hanya 2,7 juta jiwa lulusan SMU per tahunnya. Angka itu lalu dibagi untuk 82 perguruan tinggi negeri (PTN), dan 2.746 PTS dengan 10.656 prodi. Bila dipersentasekan, 75% mahasiswa diserap PTS dan hanya 25% diserap PTN.

Tetapi, sejak tahun 2000, bersama keluarnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 61/1999 mengharuskan PTN menjalankan praktik otonomi, lepas dari berbagai ketergantungan dari pemerintah. Dengan dalih mencerdaskan kehidupan bangsa, PTN mulai membuka aneka macam jalur penerimaan masuk. Selain lewat ujian bersama bernama Saringan Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB), ada pula jenis penerimaan mandiri.

Konsekuensi yang masuk akal adalah jumlah calon mahasiswa yang masuk ke PTN naik lima kali lipat. Bayangkan pada awal 1990-an jumlah mahasiswa yang bisa diserap PTN, rata-rata 3.000 orang per tahun. Sedangkan setelah era otonomi dimulai, angkanya melonjak menjadi 15 ribu per orang per tahun.

Walaupun jalur mandiri ini harganya lebih mahal dibandingkan dengan jalur SPMB, tetapi calon mahasiswa tetap memilih. Terutama, karena alasan citra negeri lebih bergengsi ketimbang swasta.

Koordinator Humas Universitas Padjadjaran, Hadi Suprapto Arifin, jelas-jelas menolak tudingan PTN yang menyebabkan PTS kolaps. Menurut dia, masyarakat umum merupakan entitas yang memiliki hak untuk memilih tempat bersekolah. PTN tidak pernah memaksa orang untuk menjatuhkan pilihannya.

Sebagai informasi, formasi total mahasiswa di Unpad, sebanyak 45.000 mahasiswa. Setiap tahun Unpad menerima 10.000 sampai 10.500 mahasiswa per tahun. Jumlah itu dibagi untuk jalur SPMB dan nonreguler.

Bosan dengan gejolak kompetisi ini, sejak tahun lalu, Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (Aptisi) mengirim permohonan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Tinggi (Dikti) Departemen Pendidikan Nasional. Intinya, permohonan itu agar pemerintah mengeluarkan peraturan tentang pembatasan kuota mahasiswa ke PTN.

Alasannya, semakin banyak mahasiswa yang masuk PTN, PTS bisa tidak kebagian. Persaingan harus diatur dengan campur tangan pemerintah lewat aturan resmi tentang pembatasan kuota jumlah mahasiswa.

Namun, Indonesia kadung sudah ikut-ikutan di World Trade Organization (WTO). Indonesia sepakat bahwa pendidikan adalah salah satu sektor industri tersier. Sesuai kesepakatan dalam General Agreement on Trade in Services (GATS), sektor pendidikan harus diliberalisasi. Intervensi pemerintah harus dihilangkan.

Dengan begitu, ide pemerintah untuk membatasi kuota ke PTN bisa jadi bertubrukan dengan ide GATS. Sedangkan bagi pihak PTN, pembatasan kuota berarti menghambat orang untuk mendapat pendidikan yang layak.

“Seharusnya ada keinginan dari mereka (PTS) untuk menunjukkan kualitas pelayanannya,” kata Hadi lugas. Hadi menyebutkan, PTN juga memiliki risiko minim mahasiswa. Misalnya, dua tahun lalu program D-3 Jurusan Sastra Jerman, terpaksa ditutup.

Sedangkan bagi Institut Teknologi Bandung, pemerintah tidak perlu repot membuat peraturan seperti itu. ITB memang menambah jalur penerimaan, tetapi jumlahnya tetap berkisar di angka 3.000 orang per tahun.

Malah, ITB berencana untuk mengurangi penerimaan mahasiswa tingkat S-1 sebesar 10 persen pada tahun-tahun mendatang. Menurut Pembantu Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Adang Surachman, ITB bersiap untuk menambah jalur penerimaan untuk program pascasarjana dan doktoral.

“Teaching university (kampus belajar untuk S-1) biar dilakukan perguruan tinggi lain. ITB berencana menjadi universitas penelitian,” ujar Adang.

Beda ideologi
Direktorat Jenderal Dikti adalah institusi yang memberi izin membuka dan menutup PTS. Akan tetapi, belum ada UU dan peraturan tentang penutupan perguruan tinggi. Ditjen Dikti, paling banter mencabut izin jika sudah ada usulan penutupan prodi. Kopertis memiliki peran untuk mengajukan usul penutupan prodi kepada Ditjen Dikti jika yang diusulkan adalah prodi dari PTS.

Koordinator Kopertis Wilayah IV, Rochim Surachman, menjelaskan, ada lima kriteria penutupan prodi perguruan tinggi.
Pertama, prodi tersebut sudah tidak aktif dalam kegiatan belajar-mengajar.
Kedua, jumlah mahasiswa kurang dari angka wajar, sekitar 100 orang.
Ketiga, kriteria dosen yang mengejar tidak sesuai persyaratan seperti dalam UU Guru dan Dosen, yakni minimal S-2.
Keempat, karena terjadi pelanggaran. Misalnya, muncul data rekayasa pada laporan per semester yang disampaikan ke Kopertis. Sebagaimana diketahui, per semesternya, perguruan tinggi harus melaporkan keadaan mahasiswa, lulusan dan kinerja pengajar suatu perguruan tinggi. Mekanisme ini disebut sistem pelaporan bernama Evaluasi Program Studi Berbasis Evaluasi Diri (EPSBED).
Kelima, penutupan itu berdasarkan pengajuan langsung dari perguruan tinggi yang bersangkutan. Karena berdasarkan hitungan, perguruan sudah tidak mampu menutup beban operasional sebuah prodi.

“Kalau dari kriteria di atas terpenuhi, Ditjen Dikti tinggal mengeluarkan surat penutupan atau pencabutan izin,” kata Rochim yang baru diangkat sebagai koordinator Desember lalu.

Sementara itu, menurut Ketua Bidang Organisasi dan Evaluasi Aptisi, Budi Djatmiko, kriteria yang menunjukkan PTS kolaps melalui mekanisme iuran. Iuran ini dibayarkan PTS kepada Aptisi tiap tahun. Nilainya Rp 1.000,00 per mahasiswa per perguruan tinggi.

Namun, nilai iuran yang kecil itu belum tentu mampu dibayar PTS. Dari 443 PTS yang didata Aptisi, sebagian kecil yang telah melunasi iuran periode 2003-2007. Sisanya, masih ada yang menunggak setahun, dua, tiga, dan empat tahun. Budi menolak untuk memublikasikan angka dan nama-nama PTS yang lunas dan menunggak.

“Alasannya, untuk operasional saja susah. Apalagi untuk membayar iuran,” ujarnya.
Menurut Budi, tunggakan berarti ada persoalan pada kampus tersebut. Kalau masalah telah dideteksi, korban akan berjatuhan. Lebih hebat dari pemutusan hubungan kerja di pabrik.

Nah, sebelum tenaga administratif dan dosen menganggur serta mahasiswa kehilangan cita-citanya, perlu ada cara-cara mengatasi perguruan tinggi yang kolaps. Tetapi, sebelum itu, saat ini memang belum ada mekanisme yang baku untuk mengatasi persoalan.

Penggabungan
Ada beberapa konsep seperti penggabungan kampus-kampus yang berbeda program, kerja sama dalam penerimaan mahasiswa baru, dan membuat pelayanan bersama. Gagasan ini sudah lama dirancang tetapi belum ada pelaksanaan.

Dalam hal penggabungan, Budi Djatmiko mengakui belum ada peraturan, ketentuan, prosedur, ataupun kebijakan dasar lain. Namun, sisi yang lebih krusial adalah menyatukan visi dan misi pengelola.
“Ibaratnya dua ideologi berbeda mesti bersatu. Perbenturannya mungkin menambah persoalan baru,” katanya.

Hal itu diakui oleh beberapa pengelola perguruan tinggi yang ditemui Kampus. Pengelola Yayasan Al-Ghifari, Sali Iskandar, mengakui, ada perbedaan standar di antara kampus. Apakah itu standar mutu, layanan, atau misi yang dibawa masing-masing kampus.
“Pastinya tidak akan mau kampus yang besar mau menampung mahasiswa yang beda standar,” katanya.

Ide lain yang ditawarkan oleh Rochim, adalah kerja sama dalam penerimaan mahasiswa. Teknisnya bisa dilakukan seperti SPMB. Namun, jumlah PTS yang membeludak sepertinya harus dibuat mekanisme yang lebih rinci ketimbang PTN yang berjumlah 82.
Solusi lainnya dengan membuat kerja sama fasilitas antarperguruan tinggi. Kerja sama bisa antarnegeri dengan swasta atau antarswasta. Misalnya, dua perguruan tinggi yang sama-sama memiliki prodi kedokteran, bisa saling tukar laboratorium. Hal ini memungkinkan masing-masing perguruan tinggi menonjolkan laboratorium yang dimilikinya ketimbang memikirkan membuat laboratorium lainnya.

Menurut Rochim, rumusnya seharusnya kerja sama dengan peningkatan mutu. Bukan malah saling bersaing memperebutkan kue. Andai masih bertarung seperti pertarungan silat, PTS akan berguguran satu per satu. Apalagi di masa mendatang, dengan hadirnya rancangan Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan, sudah tidak ada lagi dikotomi negeri dan swasta.

Perbaikan perguruan tinggi yang terancam kolaps harus mulai sekarang. Karena tantangan ke depan semakin berat dengan kehadiran perguruan tinggi dari luar negeri. ***
agus rakasiwi
kampus_pr@yahoo.com

2 Balasan ke Banyak PTS di Ujung Tanduk

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: