Download rar.

Beberapa orang mungkin sudah mengetahui hal ini;
tetapi mungkin banyak juga yang belum tahu.
Apakah kita mengetahui bahwa ada juga suatu
tanggal kadaluwarsa untuk tabung LPG. Tabung yang sudah
kadaluwarsa tidaklah aman untuk digunakan dan bisa menyebabkan kecelakaan
seperti yang baru saja terjadi di suatu kawasan di Jakarta Bulan yang lalu

(Tabung Gas meledak). Mengenai hal ini berhati-hati ketika menerima
tabung LPG dari penjual manapun.
Berikut ini adalah bagaimana

kita dapat memeriksa masa kadaluwarsa dari
tabung LPG, tanggal kadaluwarsa
ditulis dalam alfa code sesuai nomornya
sebagai A atau B atau C atau D dan
sekitar dua digit angka mengikutinya,

Contohnya:
D 06
Abjad mewakili empat bulanan (1 kwartal),

A untuk bulan Maret,
B untuk bulan Juni,
C untuk bulan September dan
D untuk bulan Desember

Dua digit angka berikutnya merupakan tahun kadaluwarsa.

Makanya “D06 berarti Desember 2006″.

pengetahuan ini barangkali bisa menyelamatkan seseorang

BHP, Lonceng Kematian PTS Kecil [YOGYAKARTA] Badan Hukum Pendidikan (BHP) hanya akan memunculkan kompetisi yang negatif di kalangan lembaga penyelenggara pendidikan terutama perguruan tinggi (PT), karena mereka hanya akan mementingkan upaya memperoleh keuntungan sebesar-besarnya. BHP lebih cenderung ke liberalisasi pendidikan, sehingga antar-PT akan berusaha semaksimal mungkin untuk bisa bertahan hidup.
“Padahal, banyak sekali perguruan tinggi khususnya swasta yang saat ini kondisinya belum memungkinkan, baik itu yayasannya maupun lembaga pendidikannya sendiri. Kondisi ini sangat tidak nyaman, dan BHP boleh dikatakan sebagai momentum untuk gulung tikar, Lonceng kematian PT yang kecil,” kata pakar pendidikan dari Yogyakarta, Djauhari MS kepada Antara di Yogyakarta, pekan lalu menanggapi substansi Rancangan Undang-Undang (RUU) BHP yang sedang dibahas di DPR.
Diakui, dari sisi kemandirian, sebenarnya BHP cukup bagus, karena mendorong semangat kompetitif. Namun, dari sisi kolaboratif, ini akan susah, karena nantinya justru yang muncul kompetisi yang negatif. Rektor Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa (UST) itu mengatakan, dengan kondisi yang sangat berbeda antara PT yang satu dengan lainnya akan terasa sangat berat, apalagi banyak PT negeri dengan status BHP kemudian berupaya menjaring mahasiswa sebanyak-banyaknya.
Dia mengatakan dengan pola seperti itu, pendidikan akan mengarah pada pola kapitalis, yaitu siapa yang kuat, itu yang menang. Siapa yang tersisih akan hancur, karena kolaborasi sudah ditinggalkan. “Ini jauh dari prinsip tokoh pendidikan kita, Ki Hadjar Dewantara, di mana dalam dunia pendidikan mestinya di antara sesama bangsa tidak kompetitif, tetapi berkolaborasi, sehingga tidak ada kalah atau menang. Sebab, jika ada yang kalah dan tersisih, mau diapakan?,” tanyanya.
Dia mengatakan pendidikan sebenarnya merupakan tanggung jawab bangsa, dan dengan BHP, pola pendidikan tidak akan menjadi satu irama dalam sejarah perjuangan bangsa. Tetapi, dengan adanya BHP, pemerintah tampaknya menjadi lepas tangan sama sekali dalam urusan penyelenggaraan pendidikan.
Sebelumnya, Rektor Universitas Terbuka (UT) Atwi Suparman, di sela-sela Wisuda UT Periode ke III, di Tangerang, Banten, pekan lalu mengatakan, komitmen pemerintah soal pendanaan dan posisi yayasan pendidikan dalam RUU BHP, belum jelas. Karena itu, dalam pembahasan RUU BHP tersebut, tanggung jawab pemerintah tentang pendanaan pendidikan, harus diperjelas.
“Semangat BHP itu positif. Namun, dalam RUU BHP seharusnya dicantumkan komitmen pemerintah tentang pembiayaan pendidikan tersebut, sehingga, tidak menimbulkan multitafsir,” ujarnya.
UT Siap
Dalam UU BHP, katanya, sebaiknya juga dijelaskan bagaimana posisi yayasan di perguruan tinggi maupun sekolah yang sudah ada sekarang ini. Atwi menuturkan, sebagian besar masyarakat menilai dengan mem-BHP-kan dunia pendidikan, mengesankan pemerintah mau melempar tanggung jawab soal pendanaan pendidikan ini.
Di sisi lain, masyarakat juga tidak mau membayar atau menginginkan pendidikan gratis. Dikatakan, boleh saja pendidikan gratis, tapi bermutu. Namun, beban pendanaannya siapa yang menanggung?
”Kalau pemerintah berapa besar? Apa saja yang menjadi beban pemerintah dalam membiayai pendidikan? Sedangkan, swasta apalagi tidak ada daya tarik untuk mem- biayai pendidikan. Kecuali, mereka yang terlibat aktif ikut membiayai pendidikan memperoleh keringanan dalam hal pembayaran pajak,” katanya.
Pasal-pasal yang menyangkut pendanaan dan posisi yayasan tersebut harus jelas, bukan hanya di Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) atau petunjuk pelaksanaannya (Juklak) saja. ”Terus terang saja UT siap menjadi BHP kalau diundangkan, tapi kami tidak akan sanggup membayar gaji guru dan pensiunnya,” ujarnya. [W-12]

Sumber : Suara Pembaruan

SUARA PEMBARUAN DAILY———————————

Keahlian Sarjana Teknik Kurang Dihargai [JAKARTA] Belakangan ini, keahlian yang dimiliki sarjana teknik di Indonesia kurang dihargai. Karenanya, minat mahasiswa untuk bidang itu pun menurun dibandingkan bidang lain, seperti ekonomi. “Sebab, bayaran mereka sebagai pekerja di bidang konstruksi, baik sebagai perencana maupun pelaksana proyek, tergolong lebih rendah dibanding sarjana ekonomi misalnya. Padahal, untuk memperoleh keahlian di bidang konstruksi, bukan pelajaran yang mudah,” kata Ketua Umum Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional (LPJKN), Malkan Amin, di Jakarta, belum lama ini. Malkan mengemukakan, untuk melanjutkan pendidikan pada program pascasarjana bidang teknik juga minat para sarjana lebih rendah di banding bidang ekonomi.
“Karena itu, di Indonesia sulit mencari tenaga teknis lulusan S2, apala- gi doktor,” ujar anggota Komisi V DPR ini. Menurut Malkan, sulitnya mencari tenaga ahli dengan kualifikasi tinggi karena terkait biaya imbalan (billing rate) yang terlalu rendah. Pihak Ikatan Konsultan Nasional Indonesia (Inkindo) selaku asosiasi konsultan, telah mengajukan standar billing rate yang ideal untuk para konsultan anggotanya.
“Bappenas saat ini baru mengeluarkan peraturan billing rate sesuai harga pasar, akibatnya dalam tender terjadi banting-bantingan harga. Pengaruhnya saat membayar tenaga ahli paling-paling hanya Rp 10 juta, padahal dengan kualifikasi setinggi itu mana ada yang mau,” ujarnya. Di sisi lain, persyaratan pemerintah, dalam hal ini Departemen Pekerjaan Umum, dalam pengerjaan proyek-proyek pemerintah cukup ketat. Misalnya, dalam proyek tata ruang, mensyaratkan tenaga ahli perencana (planner) setingkat doktor dengan pengalaman lima tahun.
Daftar Negatif
Sebagai efek kesulitan memperoleh tenaga ahli konstruksi itu, baru-baru ini Departemen Pekerjaan Umum memasukkan 122 badan usaha konsultan dalam daftar negatif, tapi masih diberi kesempatan membela diri. Namun, jika sampai batas waktu yang ditetapkan mereka belum juga memberikan jawaban terkait dengan pelanggaran yang dilakukan, mereka terancam masuk dalam daftar hitam, atau tidak lagi diperkenankan mengikuti tender. Karena itu, LPJKN meminta Departemen PU menurunkan persyaratan dalam tender konsultan. “Akibat tingginya persyaratan, membuat terjadinya berbagai pelanggaran, di antaranya pemalsuan ijazah,” kata Malkan. [N-6]

Introduction of NDT

Manuscript is here

Kepentingan Politik Masih Terlihat Lebih Menonjol
Rabu, 08 Agustus 2007Jakarta, kompas – Dampak kebijakan pendidikan nasional yang dibuat pemerintah sering kali tak diperhitungkan jauh ke depan. Hal itu lebih karena kebijakan pendidikan nasional lebih didasarkan pada kepentingan politik pemerintah saat itu daripada untuk kepentingan pendidikan berkualitas bagi anak bangsa. “Karena pendidikan itu lebih bergantung pada struktur kekuasaan yang ada, maka kemajuan pendidikan bangsa ini juga sangat bergantung pada komitmen politik pemerintah. Jika komitmen politik itu rendah, ya, pendidikan kita tidak akan berubah. Akan terus jauh ketinggalan dari negara-negara lain,” kata tokoh pendidikan HAR Tilaar di Jakarta, Selasa (7/8).

Tilaar menyampaikan pandangannya mengenai pendidikan Indonesia dewasa ini dalam acara Principal’s Chat 2007 yang digelar Bina Nusantara (Binus) International. Acara ini merupakan forum diskusi tahunan antara Binus International dan guru serta kepala SMA di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.

Menurut guru besar (emeritus) Universitas Negeri Jakarta ini, kuatnya kepentingan politik dalam kebijakan pendidikan nasional itu bukan saja bisa dilihat dari bergonta-gantinya kebijakan pendidikan setiap kali pemerintahan selesai. Ini mengingat, banyak kebijakan pendidikan pada tingkat nasional maupun lokal juga tidak didukung dari hasil penelitian di lapangan, yaitu dalam situasi pembelajaran di sekolah dan masyarakat Indonesia.

Sebagai contoh, kebijakan ujian nasional (UN) yang sampai sekarang masih kontroversial, menurut Tilaar, bukanlah kebijakan yang sangat strategis untuk peningkatan kualitas lulusan pendidikan di Indonesia. Namun, kebijakan itu terus dipaksakan tanpa melihat dampaknya jauh ke depan bagi proses pendidikan secara menyeluruh.

HAR Tilaar mengatakan bahwa dalam perkembangan zaman yang sangat cepat dewasa ini, kebijakan pendidikan Indonesia memang tepat diarahkan pada peningkatan mutu pendidikan. Apalagi jika melihat dari laporan UNDP tahun 2006, yang menempatkan indeks pembangunan manusia Indonesia di peringkat ke-108 dari 177 negara.

Sayangnya, peningkatan mutu itu sering kali dicapai dengan kebijakan yang tidak berakar dari guru, kepala sekolah, dan masyarakat itu sendiri. Akibatnya, pemerintah masih terus saja berjalan dengan kebijakan yang coba-coba dan berganti-ganti.

Hanya berdasarkan asumsi

Kebijakan-kebijakan pendidikan maupun praksis pendidikan berdasarkan pada asumsi yang kurang jelas, bukan berdasarkan situasi belajar dan pembelajaran anak Indonesia. “Kita memang bisa belajar dari sumber-sumber ilmu pengetahuan dari bangsa- bangsa yang lain. Akan tetapi, semua itu tetap perlu dicek dan divalidasi dalam situasi konkret di dalam masyarakat Indonesia,” kata Tilaar.

Kebijakan nasional yang juga mendapat sorotan Tilaar adalah upaya meningkatkan profesionalisme guru dan pelaksanaan Kurikulum 2006 yang lebih dikenal dengan sebutan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Menurut Tilaar, kebijakan ini merupakan upaya yang baik dalam pelaksanaan reformasi pendidikan di Tanah Air. Namun, sering kali pemerintah tidak juga belajar dari masa lalu, dengan mengambil kebijakan yang tergesa-gesa, tanpa persiapan.

“Seharusnya peluncuran suatu kurikulum baru perlu dilaksanakan dengan persiapan yang matang. Selain persiapan gurunya, juga sarana-sarana penunjang lainnya. Akan tetapi, seperti juga perubahan-perubahan kurikulum nasional sebelumnya, kedatangan KTSP ini merupakan suatu surprise sehingga menimbulkan kegamangan pada guru di lapangan,” kata Tilaar.

Dalam penyesuaian kurikulum dengan tuntutan lokal yang menjadi jiwa KTSP, ternyata soal muatan lokal hanya dialokasikan dua jam pelajaran. Seharusnya muatan lokal yang bukan dalam pengertian sempit itu merupakan roh dari keseluruhan KTSP. Dengan kata lain, seluruh mata pelajaran haruslah disesuaikan dengan kebutuhan lingkungan.

Anton, salah satu guru SMA swasta di Jakarta, mengatakan bahwa para pendidik sering kali dibingungkan dengan kebijakan pemerintah yang sering kali berubah-ubah. Di satu pihak ada upaya untuk bisa memberikan keleluasaan bagi guru dan sekolah untuk mengembangkan diri sesuai dengan kebutuhan mereka sendiri, tetapi di lain pihak mereka tidak pernah dipersiapkan dengan kebijakan baru yang akan diterapkan. (ELN)

http://www.kompas.co.id/kompas-cetak/0708/08/humaniora/3750060.htm

TAHUN 2007, lima perguruan tinggi swasta (PTS) di Jawa Barat dan Banten mengajukan penutupan program studi (prodi). Tahun 2007, 17 PTS sudah tidak sanggup lagi melanjutkan keberlangsungan program studi yang dimilikinya.Universitas Al-Ghifari mengusulkan penutupan untuk prodi S-1 Matematika, S-1 Biologi, S-1 Statistik, dan S-1 Kimia. Di Bogor, Akademi Manajemen Kesatuan Bogor meminta penutupan untuk prodi D-3 Manajemen Produksi. Sementara, Universitas President mengusulkan S-1 Teknik Kimia dan S-1 Psikologi ditutup. Usulan penutupan itu, menurut Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis) wilayah IV Jawa Barat dan Banten, Rochim Suratman, karena perguruan bersangkutan minim peminat. Kalaupun ada, jumlahnya di bawah angka 50 orang per prodi. Tahun ini, dari 470 PTS yang terdapat di Jawa Barat dan Banten, hampir 34% lebih dinyatakan kolaps.

Pembina Yayasan Al-Ghifari, Sali Iskandar, mengatakan, usulan penutupan terhadap 4 prodi di perguruan Al-Ghifari sudah sejak 2 tahun lalu. Pasalnya, jumlah peminat yang masuk di prodi matematika, statistik, biologi, dan kimia sangat kecil. Misalnya, untuk prodi S-1 Matematika cuma ada 15 orang pada tahun pertama penerimaan. Angka itu tidak seimbang dengan beban operasional yang mesti dikeluarkan pengelola.

Perguruan tinggi yang menutup prodi bisa jadi karena kalah bersaing. “Kue” yang diperebutkan secara nasional hanya 2,7 juta jiwa lulusan SMU per tahunnya. Angka itu lalu dibagi untuk 82 perguruan tinggi negeri (PTN), dan 2.746 PTS dengan 10.656 prodi. Bila dipersentasekan, 75% mahasiswa diserap PTS dan hanya 25% diserap PTN.

Tetapi, sejak tahun 2000, bersama keluarnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 61/1999 mengharuskan PTN menjalankan praktik otonomi, lepas dari berbagai ketergantungan dari pemerintah. Dengan dalih mencerdaskan kehidupan bangsa, PTN mulai membuka aneka macam jalur penerimaan masuk. Selain lewat ujian bersama bernama Saringan Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB), ada pula jenis penerimaan mandiri.

Konsekuensi yang masuk akal adalah jumlah calon mahasiswa yang masuk ke PTN naik lima kali lipat. Bayangkan pada awal 1990-an jumlah mahasiswa yang bisa diserap PTN, rata-rata 3.000 orang per tahun. Sedangkan setelah era otonomi dimulai, angkanya melonjak menjadi 15 ribu per orang per tahun.

Walaupun jalur mandiri ini harganya lebih mahal dibandingkan dengan jalur SPMB, tetapi calon mahasiswa tetap memilih. Terutama, karena alasan citra negeri lebih bergengsi ketimbang swasta.

Koordinator Humas Universitas Padjadjaran, Hadi Suprapto Arifin, jelas-jelas menolak tudingan PTN yang menyebabkan PTS kolaps. Menurut dia, masyarakat umum merupakan entitas yang memiliki hak untuk memilih tempat bersekolah. PTN tidak pernah memaksa orang untuk menjatuhkan pilihannya.

Sebagai informasi, formasi total mahasiswa di Unpad, sebanyak 45.000 mahasiswa. Setiap tahun Unpad menerima 10.000 sampai 10.500 mahasiswa per tahun. Jumlah itu dibagi untuk jalur SPMB dan nonreguler.

Bosan dengan gejolak kompetisi ini, sejak tahun lalu, Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (Aptisi) mengirim permohonan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Tinggi (Dikti) Departemen Pendidikan Nasional. Intinya, permohonan itu agar pemerintah mengeluarkan peraturan tentang pembatasan kuota mahasiswa ke PTN.

Alasannya, semakin banyak mahasiswa yang masuk PTN, PTS bisa tidak kebagian. Persaingan harus diatur dengan campur tangan pemerintah lewat aturan resmi tentang pembatasan kuota jumlah mahasiswa.

Namun, Indonesia kadung sudah ikut-ikutan di World Trade Organization (WTO). Indonesia sepakat bahwa pendidikan adalah salah satu sektor industri tersier. Sesuai kesepakatan dalam General Agreement on Trade in Services (GATS), sektor pendidikan harus diliberalisasi. Intervensi pemerintah harus dihilangkan.

Dengan begitu, ide pemerintah untuk membatasi kuota ke PTN bisa jadi bertubrukan dengan ide GATS. Sedangkan bagi pihak PTN, pembatasan kuota berarti menghambat orang untuk mendapat pendidikan yang layak.

“Seharusnya ada keinginan dari mereka (PTS) untuk menunjukkan kualitas pelayanannya,” kata Hadi lugas. Hadi menyebutkan, PTN juga memiliki risiko minim mahasiswa. Misalnya, dua tahun lalu program D-3 Jurusan Sastra Jerman, terpaksa ditutup.

Sedangkan bagi Institut Teknologi Bandung, pemerintah tidak perlu repot membuat peraturan seperti itu. ITB memang menambah jalur penerimaan, tetapi jumlahnya tetap berkisar di angka 3.000 orang per tahun.

Malah, ITB berencana untuk mengurangi penerimaan mahasiswa tingkat S-1 sebesar 10 persen pada tahun-tahun mendatang. Menurut Pembantu Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Adang Surachman, ITB bersiap untuk menambah jalur penerimaan untuk program pascasarjana dan doktoral.

“Teaching university (kampus belajar untuk S-1) biar dilakukan perguruan tinggi lain. ITB berencana menjadi universitas penelitian,” ujar Adang.

Beda ideologi
Direktorat Jenderal Dikti adalah institusi yang memberi izin membuka dan menutup PTS. Akan tetapi, belum ada UU dan peraturan tentang penutupan perguruan tinggi. Ditjen Dikti, paling banter mencabut izin jika sudah ada usulan penutupan prodi. Kopertis memiliki peran untuk mengajukan usul penutupan prodi kepada Ditjen Dikti jika yang diusulkan adalah prodi dari PTS.

Koordinator Kopertis Wilayah IV, Rochim Surachman, menjelaskan, ada lima kriteria penutupan prodi perguruan tinggi.
Pertama, prodi tersebut sudah tidak aktif dalam kegiatan belajar-mengajar.
Kedua, jumlah mahasiswa kurang dari angka wajar, sekitar 100 orang.
Ketiga, kriteria dosen yang mengejar tidak sesuai persyaratan seperti dalam UU Guru dan Dosen, yakni minimal S-2.
Keempat, karena terjadi pelanggaran. Misalnya, muncul data rekayasa pada laporan per semester yang disampaikan ke Kopertis. Sebagaimana diketahui, per semesternya, perguruan tinggi harus melaporkan keadaan mahasiswa, lulusan dan kinerja pengajar suatu perguruan tinggi. Mekanisme ini disebut sistem pelaporan bernama Evaluasi Program Studi Berbasis Evaluasi Diri (EPSBED).
Kelima, penutupan itu berdasarkan pengajuan langsung dari perguruan tinggi yang bersangkutan. Karena berdasarkan hitungan, perguruan sudah tidak mampu menutup beban operasional sebuah prodi.

“Kalau dari kriteria di atas terpenuhi, Ditjen Dikti tinggal mengeluarkan surat penutupan atau pencabutan izin,” kata Rochim yang baru diangkat sebagai koordinator Desember lalu.

Sementara itu, menurut Ketua Bidang Organisasi dan Evaluasi Aptisi, Budi Djatmiko, kriteria yang menunjukkan PTS kolaps melalui mekanisme iuran. Iuran ini dibayarkan PTS kepada Aptisi tiap tahun. Nilainya Rp 1.000,00 per mahasiswa per perguruan tinggi.

Namun, nilai iuran yang kecil itu belum tentu mampu dibayar PTS. Dari 443 PTS yang didata Aptisi, sebagian kecil yang telah melunasi iuran periode 2003-2007. Sisanya, masih ada yang menunggak setahun, dua, tiga, dan empat tahun. Budi menolak untuk memublikasikan angka dan nama-nama PTS yang lunas dan menunggak.

“Alasannya, untuk operasional saja susah. Apalagi untuk membayar iuran,” ujarnya.
Menurut Budi, tunggakan berarti ada persoalan pada kampus tersebut. Kalau masalah telah dideteksi, korban akan berjatuhan. Lebih hebat dari pemutusan hubungan kerja di pabrik.

Nah, sebelum tenaga administratif dan dosen menganggur serta mahasiswa kehilangan cita-citanya, perlu ada cara-cara mengatasi perguruan tinggi yang kolaps. Tetapi, sebelum itu, saat ini memang belum ada mekanisme yang baku untuk mengatasi persoalan.

Penggabungan
Ada beberapa konsep seperti penggabungan kampus-kampus yang berbeda program, kerja sama dalam penerimaan mahasiswa baru, dan membuat pelayanan bersama. Gagasan ini sudah lama dirancang tetapi belum ada pelaksanaan.

Dalam hal penggabungan, Budi Djatmiko mengakui belum ada peraturan, ketentuan, prosedur, ataupun kebijakan dasar lain. Namun, sisi yang lebih krusial adalah menyatukan visi dan misi pengelola.
“Ibaratnya dua ideologi berbeda mesti bersatu. Perbenturannya mungkin menambah persoalan baru,” katanya.

Hal itu diakui oleh beberapa pengelola perguruan tinggi yang ditemui Kampus. Pengelola Yayasan Al-Ghifari, Sali Iskandar, mengakui, ada perbedaan standar di antara kampus. Apakah itu standar mutu, layanan, atau misi yang dibawa masing-masing kampus.
“Pastinya tidak akan mau kampus yang besar mau menampung mahasiswa yang beda standar,” katanya.

Ide lain yang ditawarkan oleh Rochim, adalah kerja sama dalam penerimaan mahasiswa. Teknisnya bisa dilakukan seperti SPMB. Namun, jumlah PTS yang membeludak sepertinya harus dibuat mekanisme yang lebih rinci ketimbang PTN yang berjumlah 82.
Solusi lainnya dengan membuat kerja sama fasilitas antarperguruan tinggi. Kerja sama bisa antarnegeri dengan swasta atau antarswasta. Misalnya, dua perguruan tinggi yang sama-sama memiliki prodi kedokteran, bisa saling tukar laboratorium. Hal ini memungkinkan masing-masing perguruan tinggi menonjolkan laboratorium yang dimilikinya ketimbang memikirkan membuat laboratorium lainnya.

Menurut Rochim, rumusnya seharusnya kerja sama dengan peningkatan mutu. Bukan malah saling bersaing memperebutkan kue. Andai masih bertarung seperti pertarungan silat, PTS akan berguguran satu per satu. Apalagi di masa mendatang, dengan hadirnya rancangan Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan, sudah tidak ada lagi dikotomi negeri dan swasta.

Perbaikan perguruan tinggi yang terancam kolaps harus mulai sekarang. Karena tantangan ke depan semakin berat dengan kehadiran perguruan tinggi dari luar negeri. ***
agus rakasiwi
kampus_pr@yahoo.com

Dari : thejargon

Apakah Tuhan menciptakan segala yang ada? Apakah kejahatan itu ada? Apakah Tuhan menciptakan kejahatan?

Seorang Profesor dari sebuah universitas terkenal menantang mahasiswa-mahasiswanya dengan pertanyaan ini, “Apakah Tuhan menciptakan segala yang ada?”.Seorang mahasiswa dengan berani menjawab, “Betul,Dia yang menciptakan semuanya”. “Tuhan menciptakan semuanya?” Tanya professor sekali lagi. “Ya, Pak, semuanya” kata mahasiswa tersebut.Profesor itu menjawab, “Jika Tuhan menciptakan segalanya, berarti Tuhan menciptakan Kejahatan. Karena kejahatan itu ada, dan menurut prinsip kita bahwa pekerjaan kita menjelaskan siapa kita, jadi kita bisa berasumsi bahwa Tuhan itu adalah kejahatan.”

Mahasiswa itu terdiam dan tidak bisa menjawab hipotesis profesor tersebut. Profesor itu merasa menang dan menyombongkan diri bahwa sekali lagi dia telah membuktikan kalau agama itu adalah sebuah mitos.Mahasiswa lain mengangkat tangan dan berkata,
“Profesor, boleh saya bertanya sesuatu?”“Tentu saja,” jawab si ProfesorMahasiswa itu berdiri dan bertanya, “Profesor, apakah dingin itu ada?”

“Pertanyaan macam apa itu? Tentu saja dingin itu ada. Kamu tidak pernah sakit flu?” tanya si professor diiringi tawa mahasiswa lainnya.

Mahasiswa itu menjawab, “Kenyataannya, Pak, dingin itu tidak ada. Menurut hukum fisika, yang kita anggap dingin itu adalah ketiadaan panas. Suhu -460F adalah ketiadaan panas sama sekali. Dan semua partikel menjadi diam dan tidak bisa bereaksi pada suhu tersebut. Kita menciptakan kata dingin untuk mendeskripsikan ketiadaan panas.

Mahasiswa itu melanjutkan, “Profesor, apakah gelap itu ada?”

Profesor itu menjawab, “Tentu saja itu ada.”

Mahasiswa itu menjawab, “Sekali lagi Anda salah, Pak. Gelap itu juga tidak ada. Gelap adalah keadaan dimana tidak ada cahaya. Cahaya bisa kita pelajari, gelap tidak. Kita bisa menggunakan prisma Newton untuk memecahkan cahaya menjadi beberapa warna dan mempelajari berbagai panjang gelombang setiap warna. Tapi Anda tidak bisa mengukur gelap. Seberapa gelap suatu ruangan diukur dengan berapa intensitas cahaya di ruangan tersebut. Kata gelap dipakai manusia untuk mendeskripsikan ketiadaan cahaya.”Akhirnya mahasiswa itu bertanya, “Profesor, apakah kejahatan itu ada?”Dengan bimbang professor itu menjawab, “Tentu saja, seperti yang telah kukatakan sebelumnya. Kita melihat setiap hari di Koran dan TV. Banyak perkara kriminal dan kekerasan di antara manusia. Perkara – perkara tersebut adalah manifestasi dari kejahatan.”Terhadap pernyataan ini mahasiswa itu menjawab, “Sekali lagi Anda salah, Pak. Kajahatan itu tidak ada. Kejahatan adalah ketiadaan Tuhan. Seperti dingin atau gelap, kejahatan adalah kata yang dipakai manusia untuk mendeskripsikan ketiadaan Tuhan.

Tuhan tidak menciptakan kejahatan!!!

Kejahatan adalah hasil dari tidak adanya kasih Tuhan di hati manusia. Seperti dingin yang timbul dari ketiadaan panas dan gelap yang timbul dari ketiadaan cahaya.”Profesor itu terdiam.Nama mahasiswa itu adalah “Albert Einstein“.

Galvanizing for Corrosion Protection.pdf